Rafale

Alat pertahanan merupakan elemen penting bagi setiap negara. Tidak hanya negara, perorangan pun sebenarnya juga perlu punya alat pertahanan diri mengingat buasnya perilaku manusia yang melebihi binatang. Tidak hanya rakyat biasa, polisi, DPR, hingga Presiden pun sama buasnya. Oleh karena itu mengapa alat pertahanan diri itu penting, baik itu secara individual maupun negara. Silahkan Anda bandingkan sendiri perilaku manusia dan binatang. Lebih buas mana, manusia atau binatang?

Contoh terbaru saat ini adalah Rusia menginvasi Ukraina. Jika Presiden Rusia dan bawahannya tidak buas, maka tidak akan mungkin Rusia menginvasi Ukraina. Kemudian juga ada Israel yang menginvasi Palestina. Apabila Israel tidak buas, mana mungkin Israel menginvasi Palestina. Ini adalah contoh kasus yang terjadi saat ini. Pertahanan diri itu penting bagi negara ataupun perorangan. Alat pertahanan diri tetap dibutuhkan oleh negara dan individual meskipun negara menyediakan lembaga penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Akan tetapi manusialah yang akan tetap menjalankannya, tidak mungkin kucing yang cuman bisa meong yang akan menjalankannya. Personelnya pun sudah pasti ada yang becus dan juga ada yang tidak becus. Biasanya orang yang tidak becuslah yang paling buas dan liar, tidak tahu aturan meskipun aturan hukum dan sistem penegakan internalnya sudah bagus. 

Manusia saat ini tidak bisa mengandalkan sistem pemerintahan dan penegakan hukum dalam sebuah negara kecuali pemimpinnya itu benar benar orang yang benar. Kalau pemimpinnya sudah bukan orang yang nggak bener alias penjahat, sebagus bagus sistem pemerintahan, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik. Tidak hanya menghancurkan negara lain tapi juga menghancurkan negaranya sendiri menjadi negara yang tidak memiliki peradaban. Semua sistem pemerintahan dan penegakan hukum sudah tidak ada gunanya lagi, malah justru digunakan untuk kejahatan. Inilah bahayanya dan mengapa alat pertahanan diri itu penting! Bila tidak ada alat pertahanan yang kuat sudah pasti secara otomatis akan dijajah, ditindas, dijahati, dirampok, disiksa, dan pastinya hal tersebut adalah pelanggaran HAM berat.

Seharusnya dengan adanya negara, manusia jadi tertib, teratur, damai, dan untuk kesejahteraan bersama. Tapi pada kenyataannya, negara justru dimanfaatkan oleh orang orang yang tidak benar untuk melakukan aksi kejahatannya yaitu korupsi demi memperkaya diri, demi ambisinya, kehormatannya, kesenangannya, dan pastinya juga demi keluarganya. Selain itu motivasi lainnya adalah demi kekuasaan. Dengan uang yang melimpah dan jabatan yang tinggi, koruptor seperti itu bisa berbuat apa saja tidak peduli pekerjaannya becus ataupun tidak becus. Hal inilah yang mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Contohnya pada sistem pemerintahan saat ini. Partai politiknya, Presidennya, Menteri menterinya, Kapolrinya, dan Panglima TNInya. Meskipun sudah ganti Menteri, Kapolri, Panglima TNI beberapa kali kalau Presiden dan Anggota DPRnya hanyalah diisi oleh orang orang nggak becus dan koruptor serta penjahat, hasilnya pun bakal sama yaitu hancur. Semua kerjanya jadi gak becus semua, membuat semuanya berantakan. Hal ini sudah terjadi dalam beberapa kali pergantian pemerintahan. Negara hanya dikuasai oleh beberapa golongan kelompok penjahat semua dan KPK hanya dijadikan macan ompong oleh koruptor kakap. KPK beraninya hanya sama koruptor yang lemah. 

Saya pikir dengan kejadian yang menimpa Novel Baswedan telah membuat KPK patah taringnya hingga mengunyah ikan teri pun tak mampu. Seharusnya Polri bertindak tegas membantu KPK dalam menindak koruptor dengan menyediakan pengawalan khusus kepada Pimpinan KPK dan pegawai penting lainnya selama 24 jam penuh. Minimal dua orang polisi bersenjata lengkap per pegawai penting dan dijaga secara bergiliran. Mereka akan selalu mengawal Ketua KPK dan pegawai penting lainnya beserta keluarganya kemanapun pergi termasuk sholat di masjid. Bagi Polri menyediakan pengawal seperti itu adalah hal yang mudah, dan Polri memiliki banyak personel untuk ditugaskan daripada banyak personel kepolisian yang menganggur tidak ada pekerjaan di kantor. Lebih baik ditugaskan untuk tugas yang mulia yaitu membantu KPK menangkap koruptor tidak peduli apakah nanti akan ada pejabat polisi yang ditangkap. Selain itu Ketua dan pegawai penting KPK juga harus dipersenjatai. Terserah pilih senapan otomatis atau senjata laras pendek. Hal ini wajib dilakukan agar KPK bisa bekerja dengan tenang, dan beres. 

Alat pertahanan diri semacam itu wajib terutama bagi Pimpinan KPK dan pegawai penting lainnya. Jika pegawai KPK penting semua, dipersenjatai juga. Minimalnya itu. Akan tetapi hal tersebut akan sia sia apabila orang yang menjabat Ketua KPK dan pegawai KPK lainnya adalah bukan orang yang tepat dan benar. Jika diisi oleh orang yang jahat juga, rakyat yang menderita. Keberadaan KPK dan sistem pemerintahan yang sudah ditata rapi tidak akan bekerja dengan baik. Kerjanya bakal ngawur dan semaunya sendiri karena personel pemerintahan banyak koruptor penjahatnya termasuk anggota DPR dan Presiden.

Dalam negara demokrasi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah setara. Tapi di Indonesia pada prakteknya tidak setara. Yudikatif selalu lebih rendah dari Eksekutif dan Legislatif karena powernya itu tidak sebesar Eksekutif dan Legislatif. Akhirnya perilaku Eksekutif dan Legislatif jadi tidak terkontrol atau buas. Seharusnya Yudikatif harus memiliki power yang besar agar bisa mengontrol kebuasan Eksekutif dan Legislatif dengan Undang Undang yang kuat, dan sebagainya. KPK seharusnya bukan dibawah Eksekutif, tetapi dibawah Yudikatif. 

Sebagai perbandingan, contohnya Rusia yang menginvasi Ukraina dan Israel yang menginvasi Palestina. Lalu siapa yang akan menghentikan Rusia dan Israel yang memiliki power yang begitu besar. Adakah yang bisa menghentikannya? Alĺah sudah jelaskan di dalam Al Quran "Tegakkanlah kebenaran dengan persenjataan yang tangguh". Hanya dengan power atau kekuatan yang lebih besar yang bisa menghentikan invasi Rusia dan Israel. 

Begitupula dengan Yudikatif, Legislatif, dan Eksekutif. Yudikatif harus punya power yang besar untuk mengendalikan kebuasan Eksekutif dan Legislatif. Tanpa power, eksekutif dan legislatif akan semaunya sendiri karena calon eksekutif dan calon legislatif dicalonkan oleh partai politik.

Imbas dari tata negara yang buruk mengakibatkan kebijakan yang diambil menjadi semaunya sendiri tanpa memikirkan kesejahteraan bersama. Adanya kuat kuatan dan menang menangan, tidak adil pula. Akhirnya kualitas hasil pemilihan calon eksekutif adalah tidak bermutu dan pastinya akan berimbas pada nasib rakyat. Rakyat dibuat susah, menderita, tidak tentram oleh eksekutif seperti itu.

Contohnya Presiden RI saat ini (2023). Orang orang pemerintahannya pun nggak becus juga. Hancur rakyat dan negeri dibawah pimpinannya. Bukannya justru mensejahterahkan rakyat, tapi justru membuat rakyat sengsara. Cukai rokok dinaikkan demi membangun IKN dan membeli pesawat tempur agar kinerja pemerintahannya diakui. Banyak rakyat yang hidupnya sengsara menjadi semakin sengsara, dan kemudian pelanggaran HAM oleh teroris yang sedang terjadi di Indonesia ini justru diabaikan. Presiden macam apa ini?

Para perokok saat ini banyak yang mengeluh dan sakau karena tidak mampu membeli rokok yang biasanya dibeli setiap hari. Ada yang berhenti merokok total dan ada yang rokoknya ganti dengan jenis rokok yang lebih murah atau beli rokok eceran. Orang yang berhenti merokok sudah pasti akan sakau, orang yang ganti rokok sudah pasti turun derajatnya, dan orang yang beli eceran bakal tidak puas merokoknya karena terbiasa habis 1 bungkus. Pastinya rokok yang lebih murah rasanya tidak enak. Rakyat dikorban korbankan demi persepsi rakyat atas kinerja pemerintahannya dan keselamatannya sendiri agar tidak dihukum karena kelalaian, ketidakbecusannya, dan korupsinya.

Perihal pembelian pesawat tempur Rafale dan F15, menurut saya adalah kesalahan fatal. Sebenarnya Indonesia sudah bekerja sama dengan Korea Selatan memproduksi pesawat tempur, dan pada saat ini pesawat tersebut sudah jadi. Jenis pesawat tersebut adalah generasi 4.5 yang sama dengan Rafale dan F15. Seharusnya memproduksi pesawat hasil kerjasama dengan Korea Selatan tapi justru membeli pesawat Rafale dan F15 yang sama sama generasi 4.5. Aneh bukan?

Apa yang mendasari pengambilan keputusan seperti itu? Hal ini patut ditelusuri. Pembelian pesawat tempur sebanyak 80 unit lebih termasuk bom dan segala macamnya, menurut saya adalah pemborosan. Pada akhirnya rakyat banyak yang harus membayarnya. Bebannya nanti yang mikul rakyat, bukan pemerintah. 

Neraca ekspor impor negara ini surplusnya tipis banget. Itupun kalau surplus. Kalau sudah minus, buat bayar bunga utangnya saja tidak ada apalagi bayar utang pokoknya. Surplus saja, bayar bunganya belum tentu cukup apalagi beli pesawat tempur sebanyak 80 unit lebih dan itu harus dibayar dengan dolar AS, bukan Rupiah. Kalau dibayar rupiah, Sri Mulyani akan bilang ke AS. Bisa tambah 1000 pesawat lagi tidak? AS akan menjawab: Ini USA nyonya, bukan India! 

Negara Indonesia ini tulang punggungnya adalah TKI luar negeri. Tanpa TKI luar negeri, negara Indonesia tidak akan mampu bayar utang. Tidak ada pertumbuhan, pendapatan menurun, rupiah anjlok, cadangan devisa kecil, dsb. Kalaupun bisa bayar utang, utangnya dibayar dari utang juga. Utang Dolar AS. Itu kegiatan rutin Sri Mulyani hingga utangnya membengkak. 

Sebenarnya upaya pemerintah untuk menghasilkan devisa negara yang besar itu mudah. Tidak perlu berdagang/ekspor dari hasil produksi yang rumit rumit padat modal dan teknologi. Cukup mendatangkan banyak wisatawan luar negeri ke Indonesia dengan mempromosikan tempat wisata dan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Wisata apa saja? Wisata alam (Bali, Labuan Bajo, gunung, dll), wisata budaya dan sejarah (Borobudur, Prambanan, dll), wisata rekayasa (contohnya: Walt Disney), hiburan dan permainan (roller coaster, kapal pesiar, dll). Pokoknya wisata yang halal, jangan yang haram. Contohnya: kasino, judi, tempat prostitusi, dll. 

Dengan menyiapkan insfratuktur dan fasilitas akomodasi wisata yang bagus berstandar internasional serta promosi yang gencar, insyaAllah bisa mendatangkan banyak wisatawan luar negeri. Dengan begitu cadangan devisa negara bisa meningkat, usaha kecil dan menengah juga meningkat, pertumbuhan ekonomi daerah dan pusat meningkat, lapangan kerja pun meningkat. Industri tekstil, peternakan dan pertanian, dll pun juga akan meningkat. 

Akan tetapi biaya promosinya tidak kecil. Pemerintah perlu menggelontorkan biaya promosi yang cukup besar agar wisata yang ditawarkan banyak peminatnya. Contohnya promosi ke klub sepak bola Liga Inggris, Itali, Spanyol, Prancis, dll., atau promosi kepada penyelenggara liganya dengan tag "Visit Indonesia" sebagaimana pemerintah Malaysia melakukannya dengan tag "Visit Malaysia". Dengan demikian wisata yang ditawarkan Pemerintah Indonesia bisa di perkenalkan kepada seluruh dunia. Selain itu promosi juga disampaikan lewat internet. Blog website, instagram, facebook, youtube, tiktok, berita, google ads, dll untuk menjangkau pengguna internet. 

Tidak murah, tapi harus. Sebagai catatannya: Tidak menyiapkan tempat wisatanya dengan standar internasional apabila promosinya kecil. Dan begitu pula tidak mempromosikan besar besaran wisatanya apabila tempat wisatanya tidak berstandar internasional. Jelasnya akan merugikan negara sendiri dan juga mengecewakan wisatawan manca negara. Wisata yang ditawarkan tentunya harus worth it. Malaysia saja mempromosikan negara dan tempat wisatanya secara besar besaran, padahal secara kualitas tempat wisata Indonesia jauh lebih unggul daripada yang ada di Malaysia. Mengapa Indonesia tidak melakukannya? Indonesia perlu belajar dari Malaysia. 

Untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat wisata yang go international, pemerintah perlu menyiapkan ekosistem wisatanya. Jadi tidak hanya Bali dan Labuan Bajo saja yang sudah benar benar berstandar internasional, tempat tempat wisata di berbagai wilayah Indonesia lainnya pun perlu berstandar internasional juga hingga bisa dikunjunjungi oleh wisatawan asing. Wisatawan asing kebanyakan ber-uang. Mereka tidak peduli biaya yang dikeluarkan asalkan mereka puas. Contohnya; mereka bisa berkunjung dari Bali, lalu ke Labuan Bajo, lalu ke Papua, dsb. Tidak peduli jarak dan uang yang akan dikeluarkan demi kepuasan berwisatanya, namun mereka tetap memperhatikan waktu. Apabila suatu negara banyak pengunjungnya, dolar AS dan Euro datang sendirinya. Bisa buat bayar utang.

Negara negara Eropa saat ini bersatu dalam mempromosikan tempat wisatanya agar dikunjungi oleh berbagai wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Mereka menyediakan "Tur Eropa". Tur wisata mulai dari Inggris-Perancis-Jerman-Swiss-Itali-Yunani-Turki, dsb. Meskipun jaraknya berjauhan demi mengunjungi beberapa tempat wisata di tiap tiap negara, itu tidak menjadi masalah besar. Wisatawan mancanegara yang berkunjung sudah pasti ber-duit. Tidak mungkin orang yang tidak ber-duit yang berwisata. Berwisata bukanlah hal yang murah.

Bila pemerintah Indonesia bisa menyediakan "Tur Indonesia", itu alangkah baiknya. Tapi tempat wisata dan segala sesuatunya harus dipersiapkan. Jadi tidak melulu Bali dan Labuan Bajo saja. Dengan demikian daerah lain ekonominya akan meningkat juga. Selain wisata pantai, Indonesia juga punya wisata gunung/hiking yang juga ngehits. Ada gunung Bromo, Merbabu, Ijen, Agung, Rinjani, dan Semeru yang sudah terkenal untuk pendakian. Bisa untuk meningkatkan wisatawan mancanegara. Kemudian ada wisata budaya dan sejarah yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, dsb.

Sebenarnya Indonesia ini indah, banyak tempat wisata di berbagai penjuru nusantara yang indah dan berpotensial go international. Tapi pemerintahnya kurang bersyukur dikaruniahi negeri yang indah. Seharusnya diberdayakan, dikelola secara sungguh sungguh, bukannya ditelantarkan. Untuk menjadikan Indonesia sebagai industri wisata tidaklah mudah, murah, sebentar, dan pastinya butuh perjuangan ekstra keras. Tapi ada cara gampangnya kok! Yaitu dengan membuat standarisasi tempat wisata go international. Apakah tempat wisata ini layak atau tidak untuk dijadikan wisata internasional sehingga pemerintah bisa fokus mana yang harus dibangun dan dikembangkan begitu pula dengan ekosistemnya. Hal ini akan menghemat biaya, waktu, tenaga, dan pikiran. Ini semua adalah salah satu ide saya dalam mengelola/memanage ekonomi negara, dan tentunya masih ada lagi. Kalau orang lain sih terserah. 

Ide lainnya lagi (penemuanku dalam hal ekonomi) yaitu produksi barang dan jasa terutama industri manufaktur oleh masyarakat untuk kebutuhan dalam negeri dan luar negeri (ekspor). Semuanya sudah dirancang sedemikian rupa beserta pendanaannya. Tidak saya jelaskan panjang lebar karena masih tidak untuk dipublikasikan kepada khalayak ramai. Jika hal itu dijalankan, maka akan membuka banyak lapangan kerja dan mengurangi pengangguran hingga ke titik paling rendah. Kota propinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia akan banyak perusahaan manufaktur dan jasa. Jadi tidak hanya tersentralisasi di kota kota besar sehingga lapangan kerja di kota kabupaten tersedia banyak. InsyaAllah rakyat menjadi sejahtera, negara makmur. Tapi ada syarat yang harus diterapkan pada negara ini. 

Untuk menjadikan rakyat sejahtera, jangan utang luar negeri untuk sesuatu yang tidak perlu. Bunga utangnya saja bisa untuk mensejahterahkan rakyat. Suatu hal yang sangat disayangkan apabila kerja keras rakyat dan investor hanya untuk bayar bunga utang yang begitu besar. Oleh karena itu setiap kebijakan hutang luar negeri dan dalam negeri harus diputuskan secara hati hati, jangan seenaknya sendiri sebagai pemerintah. Pada akhirnya rakyat yang terbebani dan susah menderita. Dalam hal ini terutama adalah kebijakan pembelian pesawat Rafale dan F15, kapal selam, pesawat angkut, dsb. Selama negara bisa memproduksi, mengapa harus beli? Dan sangat pentingkah? 

Kalau menurut saya seperti itu, dan senjata yang saat ini paling dibutuhkan adalah rudal nuklir jarak jauh antar benua, rudal anti rudal, kapal selam rudal, dan kapal selam lainnya. Pesawat tempur saya pikir bisa produksi sendiri. Tidak hanya generasi 4.5 bahkan bisa produksi generasi 5. Jika bisa produksi sendiri, itu adalah penghematan besar. Rakyat tidak terbebani dengan berbagai kenaikan harga barang, dan tentunya membuat rakyat bahagia. Apabila beli, beli yang sangat penting sekali atau sangat diprioritaskan untuk pertahanan. Sama halnya dengan IKN, anggaran yang digunakan jangan sampai membebani dan menyusahkan rakyat. Hidup rakyat sudah susah dan menderita, pemerintahnya justru membangun IKN untuk hal yang bukan prioritas. Seharusnya membuat hidup rakyat damai, tentram, dan sejahtera serta hidup berkeadilan.